Semarak Demokrasi 2.0: Membedah Partisipasi Netizen dalam Pilpres 2014

Masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 tak lama lagi akan usai. Pesta rakyat yang diadakan lima tahunan itu menjadi sebuah hajatan yang ramai diperbincangkan. Sebuah hajatan yang tidak hanya diminati oleh orang-orang yang gemar berpolitik, tetapi juga oleh rakyat biasa. Riaknya telah melahirkan gagasan-gagasan yang menarik dari para netizen di segala penjuru. Denyut pembahasan Pilpres di dunia internet dan jejaring sosial kali ini lebih kencang jika dibandingkan dengan pembahasan seputar Piala Dunia 2014. Peristiwa ini sepertinya akan terus memanas hingga KPU mengumumkan Presiden RI terpilih berdasarkan hasil Real Count.

Ada yang menarik pada Pilpres kali ini. Kursi presiden RI hanya ditentukan oleh dua kubu pasangan, yaitu kubu Prabowo dan Jokowi. Sebuah pilihan rawan dan mematikan. Jika salah satu menang, maka pasangan yang lain otomatis kalah. Keduanya mempunyai peluang yang sama, juga memiliki basis pemenangan yang sama kuat. Dari hasil survei pra pencoblosan, perbedaan simpang suara kedua capres diprediksi tidak akan terpaut jauh.

Namun, bukan urusan politik kedua pasangan yang akan saya bahas disini. Sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, partisipasi rakyat juga merupakan salah satu barometer kesuksesan sebuah sistem yang demokratis. Perkembangan zaman yang bergerak menuju era kemudahan dan keterbukaan akses informasi telah menciptakan cara-cara baru untuk berpartisipasi. Jika di dalam teori internet dan teknologi web dikenal istilah Web 2.0, maka bentuk demokrasi sekarang bisa dianalogikan sebagai Demokrasi 2.0. Pada versi 1.0, pengertian demokrasi bisa mewakili cara-cara partisipasi rakyat yang konvensional. Belum memanfaatkan teknologi populer seperti internet dan media digital untuk berkampanye.

Tidak seperti pada hajatan Pilpres tahun-tahun sebelumnya yang cenderung memanfaatkan gerak Tim Sukses (Timses) untuk berkampanye, kini istilah ‘relawan’ semakin bergaung. Jika Timses biasanya digunakan untuk menyebut mereka yang dibayar untuk memenangkan calon yang diusung, maka istilah relawan digunakan untuk mereka yang secara sukarela ikut mendukung calon yang diusung, dengan cara apapun. Relawan tidak berarti harus terorganisir. Mereka bisa saja terdiri dari individu atau sekumpulan individu yang pada saat bersamaan ikut memberikan dukungan.

Misalnya beberapa blogger secara inisiatif menyatakan dukungannya melalui situsweb-situsweb yang mereka miliki atau melalui ruang-ruang yang sudah disediakan, contohnya yaitu melalui platform Blogspot, WordPress, Tumblr, Facebook Notes, dan Kompasiana. Hal semacam ini sangat berguna untuk memberikan pandangan dan antusiasme kepada para pemilih/pembaca yang masih ragu mengapa seorang capres itu layak dipilih. Seperti yang dilakukan oleh Marzuki ‘Kill The DJ’, Faisal Basri, Pandji, Ignasius Ryan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Penggunaan gadget-gadget berteknologi semakin mewabah. Netizen semakin mahir menggunakan berbagai macam platform. Jika dahulu kampanye masif hanya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti pawai kendaraan, memasang spanduk, dan menggelar konser, maka sekarang orang dapat berpartisipasi dengan melakukan kampanye melalui media sosial seperti dinding Facebook dan linikala Twitter.

Pembicaraan menjadi kian ramai jika ada isu atau kabar berita yang menyerang salah satu capres. Tak terelakkan, sesama netizen pun saling berkomentar, menanggapi, mengkritik, atau bahkan saling serang. Berbagai klaim dan klarifikasi melalui tulisan juga giat dilakukan. Seperti yang terjadi pada Ucu Agustin yang difitnah dengan foto-foto yang diunggahnya atau bagaimana tanggapan situsweb KawalPemilu.org yang dikritisi sebagai situs abal-abal.

Untuk mereka yang mahir membuat karya-karya kreatif juga tidak kalah heboh. Kegiatan mereka misalnya dengan membangun situs dukungan, mendesain ilustrasi/infografis/poster, membuat lagu, membuat video dukungan, atau sekedar membuat MEME. Karya-karya tersebut akan mudah kita temui melalui Youtube, Soundcloud, dan dinding-dinding linimasa. Berbagai macam jenis situs informasi dan kerelawanan pun merebak untuk mengabarkan dan mendokumentasikan karya-karya tersebut: Gerak Cepat, Jokowi Center, Jkw4Presiden, Sahabat Prabowo, Media Prabowo, Selamatkan Indonesia, dll. Corong-corong informasi alternatif lainnya juga dikembangkan dalam bentuk Radio Online QWERTY, misalnya seperti  Radio Jokowi dan Indonesia Raya.

Pada kenyataannya memang masih terdapat gap yang cukup jauh antara netizen dengan non-netizen dalam hal seberapa pentingnya kampanye digital itu berpengaruh dalam meraup suara segenap rakyat Indonesia. Apakah kampanye digital semacam ini efektif? Padahal, kedua jenis populasi tersebut sama-sama ikut masuk ke dalam bilik suara untuk mencoblos pasangan capres pilihannya. Banyak selentingan yang mengalir bahwa kampanye digital tidak akan berpengaruh banyak karena mayoritas rakyat Indonesia belum banyak yang melek teknologi.

Pilpres dalam Aplikasi

Beberapa hari sebelum Pilpres digelar, saya sempat mengamati dan menyaksikan acara Google I/O 2014. Dalam sebuah sesi di acara tersebut, menariknya ada sebuah sesi yang bertitel “Google I/O: Transforming Democracy with APIS”. Sesi tersebut banyak membahas mengenai bagaimana teknologi perangkat lunak dalam bentuk API itu bisa digunakan bersama-sama untuk membangun platform yang bisa mendukung proses-proses demokrasi secara kredibel dan tertata dengan baik.

Sesi video tersebut memaparkan langkah-langkah membangun perangkat lunak untuk membantu transformasi demokrasi: “Design for openess & interoperability => Transform open data to make it useful => Think like a startup”. Konsep-konsep seperti openess (keterbukaan) dan interoperability (interoperabilitas) menjadi faktor penting.  Pada kesempatan tersebut, pengembang Google juga memperkenalkan Voting Info Project, sebuah proyek yang didalamnya menyediakan API (Application programming interface) yang bisa dipakai ulang oleh pengembang.

Gabungan pengembang open source yang baru-baru ini dibentuk melalui organisasi semacam Poplus semakin menambah antusiasme bahwa pengembang perangkat lunak juga bisa andil dalam menyelesaikan persoalan demokrasi. Kontribusi para pengembang tersebut harus diapresiasi. Kerja-kerja mereka harus terus dilanjutkan dengan sistem yang kontinyu. Dari sinilah nantinya akan muncul platform-platform baru yang bisa digunakan untuk mengawal proses demokrasi melalui teknologi.

Sejenak saya jadi terpikir dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Para relawan bergotong royong membangun sistem pengawalan perhitungan suara yang dapat dikoreksi dan dilihat oleh semua masyarakat yang dibekali akses internet. Unsur keterbukaan menjadi faktor penting agar data-data yang masuk bisa transparan. Sedangkan unsur interoperabilitas berhubungan dengan bagaimana memanfaatkan data yang sudah ada, yang bersifat kredibel, dan disediakan oleh layanan yang terpercaya (dalam hal ini bersumber pada data-data ofisial KPU).

Menjelang pelaksanaan Pilpres, para pengembang aplikasi juga diberikan kesempatan untuk mengikuti acara Hackathon bertema Pilpres yang digelar oleh sebuah sponsor dan didukung oleh KPU. Hackathon merupakan sebuah ajang pembuatan aplikasi yang hanya dilaksanakan beberapa hari dan diikuti oleh beberapa tim. Dari ajang tersebut, aplikasi yang dikembangkan akan dikompetisikan untuk mendapatkan karya aplikasi terbaik (Code For Vote, Code For Vote 2.0). Kita akan melihat begitu banyaknya aplikasi karya anak bangsa yang bertebaran di lumbung aplikasi populer seperti Google Play dan Apple Store.

Petisi, Surat Terbuka, dan Kawal KPU

Pada Pilpres kali ini, para aktivis dan penggiat sosial juga sedang gemar-gemarnya melayangkan petisi online. Mereka ingin berkontribusi untuk menciptakan nuansa bernegara yang lebih demokratis dengan mengajak netizen ikut menandatangani kebijakan-kebijakan pemerintah dan elit politik yang merugikan rakyat. Dalam catatan yang saya ingat, di Pemilu kali ini setidaknya ada dua isu besar, yaitu petisi untuk pencabutan hak siar stasiun televisi yang tidak netral dalam pemberitaan (TV One  dan Metro TV) dan petisi untuk menolak revisi Undang-Undang MD3 yang disahkan menjelang Pilpres.

Fenomena saling balas surat terbuka kepada kedua capres juga menarik untuk diikuti. Salah satu surat terbuka yang ditulis oleh Tasniem Fauzia, putri Amien Rais, dirilis melalui Notes Facebook miliknya. Ia menulis sebuah surat untuk Jokowi yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Namun, reaksi dari pendukung Jokowi-lah yang justru membalas surat tersebut dengan surat terbuka, misalnya seperti yang ditulis oleh blogger Dian Paramita dan seorang Kompasianer. Berbagai polemik, pro, dan kontra terus mengalir hingga akhirnya muncul kumpulan surat untuk Prabowo yang dikumpulkan melalui situs mikroblog Tumblr dengan judul Surat untuk Prabowo.

Semakin mendekati hari penentuan hasil penghitungan suara, istilah relawan yang sebelumnya identik untuk tujuan pemenangan capres mulai bergeser menjadi istilah yang lazim bagi mereka yang turut mengawal proses penghitungan suara. Kisruh soal hasil Quick Count yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei dan menghasilkan output yang berkebalikan menjadi perkara yang patut dipertanyakan.

Di sisi lain, pemerintah semakin terbuka dengan menampilkan sistem informasi yang bisa menampilkan hasil scan C1 TPS seluruh Indonesia dan dapat diakses khalayak di www.pilpres2014.kpu.go.id. Untuk mengawal proses perhitungan suara final Real Count KPU — juga untuk mengoreksi hasil QC yang tak konsisten — beberapa relawan berinisiatif membangun sistem dan media pengawasan yang terbuka seperti KawalPemilu, repository RealCount, repository Rekap DA1, kumpulan scan C1 yang aneh, atau email pengaduan kecurangan proses Pilpres ke lawanpilprescurang@gmail.com.

Demokrasi 3.0

Kita tengah bersiap menuju Demokrasi 3.0. Pada saatnya nanti, semakin banyaknya platform dan aplikasi yang berkeliaran akan melahirkan Big Data. Sebuah isu yang sedang terjadi di balik kemunculan istilah Web 3.0. Timbunan data dan informasi semakin menggunung, seiring dengan banyaknya orang yang berpartisipasi aktif melalui platform dan aplikasi tersebut. Nantinya, platform dan aplikasi bukanlah menjadi bagian inti dan penting. Namun, ketersediaan data menjadi lebih penting.

Netizen akan terbiasa dengan teknologi semantik. Sebuah teknologi yang akan memprediksi keterkaitan hubungan antara sebuah informasi dengan informasi yang lain. Konsep yang akan melahirkan smart data yang dikomputasi dengan konsep-konsep logika, penalaran, dan kecerdasan buatan. Harapannya adalah melakukan kurasi data berdasarkan algoritme tertentu. Informasi-informasi yang tidak relevan dapat dengan mudah disingkirkan. Informasi-informasi yang bertebaran pun lebih mudah dideteksi sumbernya. Kita akan lebih mudah mendapatkan metadata sebuah informasi kampanye negatif, kampanye positif, kampanye hitam, manipulasi suara, analisis sentimen media, tren percakapan jejaring, dan lain sebagainya.

Memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa bukanlah hal yang main-main. Mereka adalah abdi negara yang ditunjuk oleh rakyat, yang jika terpilih nanti seharusnya dapat melayani rakyat. Politik juga bukan hanya milik orang-orang yang terbiasa ngomong politik. Dari tukang becak, penjual nasi goreng di pinggir jalan, penggiat sosial media, juga segenap netizen adalah subjek-subjek yang saling melengkapi dalam pendidikan politik praktis di masyarakat.

Saya pikir budaya saling kritis dan mengkritisi dalam proses demokrasi itu dibutuhkan. Kita telah difasilitasi dengan banyaknya media dan platform yang bebas digunakan. Kita bisa andil dengan cara-cara yang bijaksana dan sopan, saling menghargai pendapat, serta bertanggung jawab dengan pendapat-pendapatnya tersebut. Tapi sekali lagi, jika akal sehat sudah tidak bisa digunakan dalam berpendapat, maka sikap aroganlah yang akan berkuasa.

Mari kita apresiasi kerja semua relawan dan netizen yang telah meramaikan hajatan Pilpres kali ini dengan santun dan damai. Mereka adalah pionir-pionir ulung yang menciptakan iklim demokrasi negara ini menjadi semakin sehat.