Uncategorized

Hati-Hati dengan UU ITE, Ketika Kebebasan Berekspresi Dipertanyakan

Memang sungguh mengerikan ketika mendengar ada berita seseorang yang melakukan komplain atau hanya bercerita tentang sesuatu yang dialaminya dalam sebuah tulisan bisa membawa penulisnya diseret masuk ke dalam bui. Itulah yang terjadi pada Prita Mulyasari kurang lebih setahun yang lalu. Dia terbukti melanggar UU ITE (Pasal 27 ayat 3) dalam hal pencemaran nama baik melalui tulisan surat elektroniknya (email) kepada pihak RS Omni International.

Pada intinya dalam surat tersebut diceritakan bahwa dia mendapat banyak kekecewaan atas pelayanan RS tersebut ketika suatu waktu dirinya mendapat perawatan medis di sana. Surat elektronik (email) tersebut pada awalnya dikirimkan hanya untuk teman-teman terdekat Prita agar selalu berhati-hati untuk menggunakan layanan di RS International. Ternyata tanpa disadari email tersebut sudah menyebar kemana-kemana hingga salah satu pihak RS Omni International mengetahui dan membaca isi surat tersebut.

Lama kelamaan email tersebut dengan cepatnya menyebar ke seluruh penjuru tanah air, hingga masuk ke dalam berita televisi dan dibahas di berbagai forum dunia maya. Hal ini menjadi menarik karena dia digugat oleh pihak RS telah melakukan pencemaran nama baik. Kabarnya email yang asli ditulis nama dokter-dokter yang dipersalahkan Prita karena tidak dapat mendapat pelayanan yang jelas dan memuaskan. Bagaimana bisa seorang yang menulis tentang kejadian yang dialaminya bisa masuk penjara? Tentu hal ini sangat berkaitan dengan adanya peraturan mengenai tata cara berkomunikasi yang sesuai dengan UU yang baru disahkan, yaitu UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Berdasar email yang saya dapatkan dari berbagai sumber (dengan isi yang kurang lebih sama) poin-poin yang dianggap merugikan nama baik pihak tertuduh yaitu :

  1. Prita menganggap bahwa hasil lab mengenai keadaan trombosit tubuhnya dipalsukan oleh pihak rumah sakit (yang seharusnya 27.000, tetapi yang tercetak 181.000)
  2. Kondisi badan Prita yang semakin hari semakin parah karena menurutnya dia terlalu sering diberi obat-obatan yang tidak diketahui fungsinya (dia pernah bertanya kepada perawat, tetapi tidak ditanggapi secara memuaskan, perawat selalu memberi jawaban yang pada intinya bahwa ia hanya menjalankan tugas dari dokter)
  3. Prita bersama suaminya telah melakukan komplain kepada pihak rumah sakit bersangkutan, tetapi tidak mendapat tanggapan yang serius dan selalu duhadapkan pada situasi yang berbelit-belit. Hingga pada akhirnya dia tidak mendapat tanggapan yang jelas dan memuaskan, meskipun pihak rumah sakit sudah menyampaikan minta maaf kepada dia.

Dari tulisan tersebut, maka pihak rumah sakit mempunyai pemikiran bahwa apa yang diutarakan oleh pasiennya itu telah keterlaluan dan melanggar UU ITE yang belum lama disahkan. Serentak gugatan tersebut mengundang banyak pertanyaan dari berbagai pihak, mengapa bisa seorang konsumen yang benar-benar pernah mengalami kejadian tersebut bisa disalahkan atas tulisan testimoninya?

Masalah ini berhubungan dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik. ”

dengan ancaman pidana yang berbunyi :

“ Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2),ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ”

Pada kenyataannya, bunyi pasal 27 ayat 3 di atas seakan menjadi “amunisi tambahan” bagi pasal pencemaran nama baik yang biasanya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prita merupakan contoh nyata, bagaimana pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut dipergunakan dan dipandang terlalu lemah. Padahal, yang dilakukan oleh Prita adalah menulis keluhan dan menyatakan haknya untuk komplain sebagai seorang konsumen. Tindakan Prita ini sebenarnya telah dijamin oleh UU Perlindungan Konsumen. Namun, patut dipertanyakan mengapa UU Perlindungan konsumen tidak dipergunakan dalam kasus ini.

Seberapa besar sebenarnya pengaruh UU ITE dibanding UU Perlindungan Konsumen saat ini? Tentu tidak dapat dibandingkan. Namun, jika bicara fakta, UU Perlindungan Konsumen termasuk yang paling jarang diimplementasikan. Justru UU ITE yang baru berusia muda sudah mampu membuat seorang Prita yang hanya seorang ibu rumah tangga ditahan (bahkan diperpanjang penahanannya) serta diharuskan membayar denda sebanyak 204 juta.

Komunitas pengguna internet pun tidak tinggal diam. Gerakan dukungan terhadap Prita di dunia maya mulai melebar tidak hanya di milis, blog, bahkan hingga situs jejaring sosial seperti facebook juga mulai bermunculan. Penggalangan dana uang koin secara sukarela untuk membantu pembayaran denda juga dilakukan di berbagai tempat sebagai rasa simpati masyarakat atas kasus Prita yang dinilai mengecewakan. Hingga bulan Desember 2009 nilai yang sudah dikumpulkan mencapai 510 juta rupiah, melebihi jumlah denda yang ditagih. Upaya ini dilakukan untuk meluruskan prinsip yang digunakan dalam UU ITE. Karena, pasal 27 ayat 3 tersebut seharusnya dimaknai sebagai upaya perlindungan, bukan malah dijadikan alat untuk menyerang seperti yang dilakukan oleh RS Omni International dalam kasus Prita tersebut.

Saya sendiri juga memandang bahwa surat elektronik yang ditulis oleh Prita tersebut seharusnya disikapi sebagai sebuah komplain dari konsumen kepada RS Omni International, dan tidak ada unsur pencemaran nama baik. Kecuali, jika Prita bukanlah konsumen dari RS Omni International.

Lalu bagaimana langkah yang bisa dilakukan oleh para penulis, khususnya di dunia maya untuk menghindari hal-hal yang termasuk pelanggaran UU ITE ini? Saya berpendapat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menuliskan segala pikiran dan pendapatnya atas sesuatu hal (bebas berekspresi) selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang melanggar norma kehidupan bermasyarakat, termasuk menyinggung perasaan dan nama baik orang lain. Berikut ini ada beberapa saran yang bisa kita lakukan agar tidak tersandung masalah seperti yang dialami Prita Mulyasari :

1. Jangan menulis untuk sekedar mencari perhatian atau sensasi, supaya trafiknya meningkat.

2. Jika ingin mengkritisi, fokus kepada masalah, tidak menyebar atau melenceng dengan embel-embel tertentu.

3. Tulisan harus didukung dengan data dan fakta yang jelas, jika benar maka katakan benar dan jika salah maka katakan salah.

4. Jangan sungkan-sungkan meminta maaf atas kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja.

5. Berikan solusi, pengkritik/penulis harus mampu memberikan jalan keluar dari masalah yang sedang dikritisinya.

Sumber :

http://budiawan-hutasoit.blogspot.com/2009/06/uu-ite-kasus-prita-mulyasari-kebebasan.html

http://jakarta.wartaegov.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3438:kasus-prita-uu-ite-vs-uu-perlindungan-konsumen&catid=44:ragamberita&Itemid=56